Staf Khusus Menteri Keuangan (Kemenkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menanggapi soal kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menyerahkan data 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Kemenkeu.
Dia mengatakan baru mengetahui informasi itu dari pemberitaan.
“Kami cek dulu ke Itjen (Inspektorat Jenderal Kemenkeu) apakah sudah menerima dari KPK,” ujar dia kepada Tempo, Jumat, 10 Maret 2023.
Adapun soal rencana penyerahan oleh KPK hari ini Prastowo mengatakan: “Mungkin bisa cek ke KPK.” Terpopuler: Susi Pudjiastuti Protes Pesawat Asing Layani Domestik, Ekspor Ilegal Bijih Nikel ke Cina Sejak 2014 Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kementerian Keuangan.
“Tadi sudah dengan pak sekjen bisik-bisik.
Nanti saya kasih tahu, dikasihnya? Mungkin besok,” ujar Pahala kemarin.
Selain itu, Pahala mengatakan KPK sudah menelusuri 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh para pegawai pajak.
Dia menyebut dua di antara 280 perusahaan tersebut adalah perusahaan konsultan pajak.
“Banyak, macam-macam (perusahaan) lagi kita telusuri.
Tapi fokus kita adalah yang konsultan pajak terlebih dahulu,” kata dia.
Pahala menjelaskan perusahaan bidang konsultan pajak dapat membuka pintu konflik kepentingan.
Sehingga, dia berujar, KPK masih akan mengorek-ngorek kantor konsultan pajak yang dimiliki pegawai pajak terlebih dahulu.
Lemahnya Penegakan Hukum Memicu Maraknya Tambang Nikel Ilegal Kekayaan para pegawai Kemenkeu menjadi sorotan pasca video penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandy Satrio, beredar di internet.
Mario merupakan anak dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Warganet yang bereaksi atas video penganiayaan tersebut kemudian menguliti LHKPN milik Rafael Alun.
Bak efek domino, kekayaan dan gaya hidup hedon para pegawai Kemenkeu mulai dikuliti masyarakat satu persatu.
Terbaru, muncul nama pejabat menengah di Kemenkeu seperti Eko Darmanto, Andhi Pramono, dan Wahono Saputro yang disebut memiliki kekayaan tidak wajar.
MOH KHORY ALFARIZI | MIRZA BAGASKARA Pilihan Editor: Identitas Konsultan Pajak Rafael Alun di Kantong KPK, Apa Sebenarnya Tugas Konsultan Pajak?
